Kerusuhan Jeddah Salah Siapa?

Tak lebih dari satu minggu lalu terjadi peristiwa yang lagi-lagi mencoreng nama baik Indonesia. Belum cukup dengan banyaknya rapor  merah dengan korupsinya, Indonesia menambah lagi daftar masalah di kancah internasional.  Seperti diketahui, telah terjadi kerusuhan di depan kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jalan Al Rehab Distrik, Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu 9 Juni 2013 sekitar pukul 18.40 waktu setempat. Rusuh yang terjadi pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah sungguh membuat kita miris. Ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) mengamuk karena lambannya pelayanan pengurusan di KJRI Jeddah. Mereka membakar, melempar, dan merusak fasilitas yang ada sebagai wujud ketidakpuasan sehingga satu orang meninggal dunia karena berdesak-desakan saat kerusuhan meletus. Aksi anarkistis memang tidak dibenarkan, namun aksi anarkistis pasti dipicu oleh satu hal yang membuat mereka merasa tak nyaman atau terganggu. Dan pemerintah Indonesialah yang juga berperan atas  kerusuhan di Jeddah karena pelayanan pengurusan SPLP yang lamban.

Perlu ditekankan sekali lagi. Anarkis bukan satu-satunya jalan keluar. Masih ada cara lain untuk mencapai sebuah solusi. Beginilah kita, hanya berpikir pendek. Tak pernah melihat ke depan atas akibat yang akan terjadi selanjutnya. Seharusnya dibicarakan terlebih dahulu secara baik-baik oleh pihak yang bersangkutan. Apalagi kerusuhan juga bukan di negara sendiri, malainkan di “negara orang” yang seharusnya sebagai tamu kita berperilaku sopan dan lemah lembut. Bukannya malah merusak laiknya orang tak bermoral. Sehingga hanya akan mengakibatkan penurunan kepercayaan mereka terhadap negara kita, khususnya para TKI. Islam sendiri juga menegaskan bahwa untuk mencapai sebuah solusi harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Tidak langsung mengeksekusi dengan melakukan tindak kekerasan. Dalam Surat Al-Syura, ayat 38 disebutkan: “…adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka”. Ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masalah atau kepentingan umum Allah memerintahkan untuk mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah. Ayolah kita tradisikan menjaga kedamaian, bukan mengobarkan kerusuahan.

Tidak perlu saling menyalahkan. Semuanya salah dan patut mengevaluasi. Pemerintah dalam hal ini juga kurang maksimal dalam melayani para TKI. Jangan sampai mereka yang berjasa sebagai pahlawan devisa mendapat perlakuan yang tidak selayaknya. Memang ini adalah sebuah resiko bekerja di luar negri. Apalagi kebanyakan dari mereka bekerja kepada majikannya yang rawan akan tindak kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pelayanan di negara tujuan TKI, tidak hanya di Arab Saudi saja. Karena tidak menutup kemungkinan peristiwa yang sama juga akan terjadi di negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dll.

Pemerintah harus mengkaji ulang terkait pelayanan TKI di sana. Itu sudah menjadi harga mati. Para TKI juga warga Indonesia yang butuh akan perhatian negara. Jangan sampai negara menomorduakan kesejahteraan mereka dengan  alasan mereka tidak tinggal di Indonesia. Bagaimanapun, Tenaga Kerja Indonesia telah membantu keuangan negara sebagai pahlawan devisa, Entah seberapa besarnya. Yang pasti Indonesia masih sangat membutuhkan mereka.

 

 

M. Muzakki Aufa

Kadept. Kastrat 2013-2014

Pos ini dipublikasikan di Departemen Hubungan Masyarakat. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s