Sejuta Masalah TKI

Permasalahan TKI adalah salah satu PR besar sejak pemerintahan yang lama sampai yang sekarang ini selain pemberantasan korupsi yang tidak kunjung selesai, pemberantasan mafia hukum yang semakin tidak jelas arah kerjanya, pembangunan gedung DPR baru yang masih menuai pro dan kontra, perputaran roda perpolitikan yang hanya menimbulkan pragmatisme golongan, kebrobokan lembaga Hukum dan masih banyak permasalahan lainnya, sehingga hal ini tentunya akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat dan dukungan masyarakat terhadap berjalannya roda pemerintahan di negara ini. Paling tidak, yang harus dilakukan pemerintahan saat ini adalah membangun kepercayaan dan bargaining dimata masyarakat, dengan cara menyelesaikan permasalahan yang ada dengan baik serta melaksanakan janji – janji pemerintahan.

Kasus Ruyati binti Sapubi, TKI yang dihukum pancung di Arab Saudi pada hari Sabtu 18 Juni 2011 menjadi salah satu buktinya. Eksekusi tersebut memberikan kesimpulan tentang keteledoran diplomasi perlindungan PRT migran Indonesia dan BNP2TKI, dan saya kira Presiden harus usut tuntas pula keteledoran ini sebagai bukti ketegasan hukum dan pembelajaran agar ke depannya bisa lebih baik. Ironisnya, eksekusi ini terjadi tidak lama setelah presiden SBY mengintruksikan agar sistem perlindungan tenaga kerja diluar negeri di evaluasi. Menurut keterangan dari pemerintah, hukuman ini terjadi karena tidak ada pemberitahuan dari Arab Saudi ke negara kita sehingga Indonesia tidak bergerak dan terjadilah eksekusi itu.

Menurut saya, faktor permasalahan TKI selain karena keteledoran koordinasi antara dua Negara ini juga karena faktor dari negara kita sendiri, banyak TKI yang tetap dikirim padahal belum memenuhi standar persyaratan atau kurang selektif. Sistem penempatan dan perlindungan TKI harus banyak di evaluasi. Pertama, rekruitmen yang lebih baik, lebih selektif dan didukung dengan proses yang valid dan trasparan. Kedua, sistem pelatihan pengkaryaan TKI harus lebih dimaksimalkan serta pengawasan yang konsisten. Ketiga, mencegah pengiriman TKI illegal yang menyesatkan. Keempat, penempatan TKI yang lebih tepat, diberikan pengetahuan tentang Perundang – undangan Negara tersebut serta memberikan perlindungan yang lebih maksimal. Kelima, komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara dua negara yang bersangkutan dan ketika tidak ada perjanjian yang jelas terkait kontrak kerja, sebaiknya pemerintah tidak lagi mengirim TKI ke negara tersebut. Diatas adalah berbagai solusi untuk permasalahan TKI.

Akan lebih baik lagi ketika pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke negara – negara yang membahayakan, akan tetapi harus ada solusi yaitu pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan seluas – luasnya di tanah air. Wallahu a’lam.

Pos ini dipublikasikan di Departemen Hubungan Masyarakat, Forum Bebas. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Sejuta Masalah TKI

  1. pras berkata:

    o bisa ya pjtki windu yang ada di kali wungu memeberangkatkan istri saya padahal umur 19 thn dan tampa sepengetahuan saya sebagai suami

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s