Pasca Paripurna Century

Gejolak Perpolitikan Bangsa,

Drama Century belum Selesai Pasca Paripurna……..

Proses Politik yang terjadi pada awal kabinet bersatu jilid II banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan pengamat politik, LSM, Mahasiswa dan masyarakat Indonesia, terlihat berbagai kasus Hukum yang lekat untuk kepentingan politik golongan membuat carut marut bangsa ini, dari cicak VS Buaya sampai kepada pengusutan kasus Century yang melibatkan beberapa pejabat Negara, rakyat pun semakin tidak percaya kepada lembaga pemerintahan, sehingga pada era sekarang Indonesia dilanda Krisis Kepercayaan.

Sudah kita saksikan bersama pada sidang Paripurna I yang berakhir ricuh dan tidak pantas dipertontonkan, yang dalam agenda ini adalah pembacaan keputusan Pansus DPR dalam menjalankan hak angketnya, selanjutnya dalam persidangan Paripurna ke 2 yang berlangsung lebih teratur dan dengan Voting ini menghasilkan Keputusan opsi C bahwa FPJP dan PMS serta kebijakan dan implementasi Bailout itu sudah melanggar ketentuan Hukum dan undang – undang, opsi ini adalah opsi yang dipelopori oleh 5 Fraksi yaitu Golkar, PDIP, PKS, Gerindra, dan Hanura, sedangkan opsi A yang berbunyi Kebijakan Bailout sudah sesuai dengan Undang – undang untuk menyelamtkan perekonomian bangsa dan perbankan dipelopori oleh Fraksi PKB dan Demokrat, sedangkan PAN dan PPP memilih tengah – tengah tidak jelas walaupun dikeputusan akhir Voting 33 kader PPP lebih memilih opsi C dan Hasil Akhir Opsi A 212 suara sedangkn opsi C 325 suara, opsi C disepakati sebagai Hasil Paripuna Century, tugas pansus Angket sudah selesai dalam pengumpulan data dan dokumen akan tetapi pengusutan dan pemeriksaan terhadap orang – orang yang terlibat dalam proses Bailot harus terus berjalan oleh lembaga hukum sesuai dengan Ranahnya masing – masing, hasil paripurna ini merupakan perguliran dari sisi Politik ke sisi Hukum.

Kasus Century ini adalah bukti lemahnya Lagislatif dalam menjalankan fungsi legistilasi dan pengawasan terhadap berjalannya pemerintahan, tidak berjalan seimbang antara Eksekutif dan legislatif sehingga kasus century ini baru diusut akhir-akhir ini, dan kita melihat dalam wadah DPR ternyata masih banyak pragmatisme golongan masing – masing, seharusnya semua harus berpikiran strategis, inilah yang menjadikan perbedaan menjadi perpecahan bukan anugerah, setidaknya ini dijadikan sebagai evaluasi untuk pemerintahan ini.

KAMMI akan selalu bersama Masyarakat dalam perbaikan.

Oleh : Ismaturrohman (Ketua KAMMI Komsat IAIN Ws)

Pos ini dipublikasikan di Departemen Hubungan Masyarakat, Departemen Kaderisasi, Departemen Kajian Strategis. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s