Century……

Mau dibawa kemana kasus Century……???

Kasus Century  yang merugikan uang Negara 6,7 Triliyun ini adalah permasalahan Politik dan Hukum, permasalahan politik karena penyelesaian kasus ini melibatkan orang – orang yang sedang berpolitik di Negara kita yaitu para anggota DPR dari berbagai partai tentunya sedangkan Hukum karena memang ditangani oleh lembaga hukum juga, Bailout Century tentunya juga atas berbagai kepentingan, lalu mau dibawa kemana kasus century ini…? kami kira harus jelas dan masyarakat harus tau dengan kerja pansus dan tepat ketika kerja Angket ini selalu dilakukan dengan terbuka.

Panitia angket yang menangani kasus Century ini tentunya hanya bertugas dalam ranah pengumpulan data saja selanjutnya dibawa kepada data yang sudah didapatkan, berbagai informasi kiranya harus didapatkan oleh panitia Angket sebagai Dokument yang nantinya akan jelas penyelesaiannya, apakah ini kasus korupsi atau kesalahan sistematik dalam kebijakan, ataukah kasus yang lain, ketika Data – data dari mulai Merger ke Bailout sampai ke keluarnya uang dari BI sudah didapatkan pasti akan jelas permasalahan dan Angket akan bawa kasus ini ke kasus pidana atau yang lain sesuai dengan data yang sudah diperoleh, inilah arah Panitia Angket dalam menangani Century.

Terkait dengan dana talangan memang para pelaku Perbankan banyak yang membenarkan kucuran dana dari BI ke Century ini dengan anggapan bahwasanya kucuran dana ini bertujuan untuk penyelamatan Bank dan menjawab kekahwatiran kalau Bank ini ditutup akan terjadi krisis yang dampaknya kepada seluruh rakyat, Sri Mulyani (menteri keuangan) juga beralasan seperti ini, dan kami kira ini bukan alasan yang tepat karena sebelumnya Century ini adalah Bank yang banyak kasus didalamnya yang menyebabkan bangkrut dan penilaian sebagai Bank gagal juga sudah dikeluarkan oleh KSSK.

Dalam perkembangan kasus ini beredar issu tentang Pemakzulan kepada president (Pendakwaan oleh Legislatif kepada pejabat tinggi) sebagai awal dari pencopotan jabatan, pemakzulan bisa dilakukan ketika disetujui oleh 2/3 dari semua Anggota DPR dan ini sulit terjadi karena dari partai Demokrat pasti tidak setuju dengan pemakzulan, dan MK juga sangat berpengaruh dalam proses pemanzulan karena lembaga inilah yang akan melakukan pemeriksaan kembali oleh Timnya dan putusan itu sebagai putusan akhir apakah pejabat tinggi itu melakukan 5 hal (Penghianatan Negara, Korupsi atau perbuatan Kriminal lain) yang menyebabkan pemakzulan.

Sudah menjadi keharusan kepada pansus, KPK segera memeriksa presiden SBY, jika memang pada saat itu ada komunikasi dengan KSSK, dan orang – orang yang terlibat dalam proses pengaliran dana Bailout tersebut.

Kita sebagai Agen Social of Change akan terus memantau berjalannya kasus ini dan akan terus menyuarakan keadilan, KAMMI akan senantiasa bersama Rakyat sebagai bagian tak terpisahkan untuk kebenaran.

Oleh : Ismaturrohman (Ketua KAMMI Komsat IAIN Ws Semarang)

Pos ini dipublikasikan di Departemen Hubungan Masyarakat, Departemen Kajian Strategis, Forum Bebas, OPINI. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s